Lhokseumawe - publikpase.com I Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe, Julianti, S.Sos., bersama sejumlah anggota dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe. Rapat yang berlangsung di gedung DPRK tersebut menjadi forum strategis untuk membedah secara komprehensif rencana kerja (Renja) tahun berjalan, mengevaluasi capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta merumuskan langkah konkret dalam memperkuat sektor UMKM lokal, 29 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi B menekankan pentingnya sinkronisasi program antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Julianti menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen dewan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dirancang tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, memperluas lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi PAD,” ujarnya.
Fokus pembahasan turut mengarah pada realisasi target PAD dari sektor perdagangan dan perindustrian. Komisi B meminta penjelasan rinci terkait capaian hingga triwulan berjalan, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan dan strategi percepatan yang akan ditempuh. Evaluasi ini dinilai penting agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal sebelum akhir tahun anggaran.
Selain itu, penguatan UMKM lokal menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Pihak Disperindagkop memaparkan sejumlah program unggulan, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, hingga dukungan pemasaran produk lokal melalui berbagai event dan platform digital. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Lhokseumawe di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.
Tak hanya memaparkan program unggulan, pihak dinas juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, fluktuasi harga pasar, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha. Menanggapi hal tersebut, Komisi B mendorong agar dilakukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi yang ada.
RDP ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh. Dengan pengawasan yang konstruktif dan perencanaan yang matang, Komisi B optimistis sektor perdagangan, industri, dan koperasi di Kota Lhokseumawe dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat. (ADVERTORIAL).
