Lhokseumawe - publikpase.com I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (DPRK Lhokseumawe) melaksanakan silaturahmi bersama Kepala Bea Cukai Lhokseumawe dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif daerah dan instansi vertikal pemerintah pusat, Selasa, 3 Februari 2026.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi tersebut menjadi momentum strategis untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dan konstruktif. DPRK Lhokseumawe menilai bahwa sinergi dengan Bea Cukai sangat penting, mengingat peran vital institusi tersebut dalam pengawasan, penerimaan negara, serta pengendalian arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah Lhokseumawe.
Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, upaya pencegahan penyelundupan, serta kontribusi Bea Cukai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. DPRK menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kepabeanan dan cukai.
Selain itu, silaturahmi ini juga menjadi wadah untuk bertukar pandangan terkait potensi daerah, khususnya dalam mendorong iklim investasi dan memperkuat sektor perdagangan yang sehat dan berdaya saing. Koordinasi yang solid antara DPRK dan Bea Cukai diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRK Lhokseumawe menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang berkelanjutan sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan Kota Lhokseumawe secara menyeluruh.
Silaturahmi ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk membangun Lhokseumawe yang lebih maju, tertib, dan berdaya saing melalui sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal pusat. (ADVERTORIAL).
