Foto, Rafsanjani, pemerhati dunia pendidikan Aceh Utara.
Aceh Utara - publikpase.com I Pemerhati dunia pendidikan Aceh Utara, Rafsanjani, menyayangkan beredarnya informasi di media sosial, khususnya di platform TikTok, yang dinilai menyudutkan sektor pendidikan di daerah tersebut. Dalam unggahan yang beredar, disebutkan adanya dugaan pengutipan dana hingga Rp100 juta per sekolah oleh Dinas Pendidikan Aceh Utara.
Menanggapi hal itu, Rafsanjani menilai tudingan tersebut tidak logis dan berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan bahwa informasi yang tidak didukung data dan fakta yang jelas dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
“Perlu kita pikirkan secara rasional, mana mungkin setiap sekolah memiliki dana sebesar itu untuk dikutip. Tuduhan seperti ini harus disikapi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Rafsanjani, Jum'at, pagi, 27 Maret 2026.
Sebagai warga Aceh Utara yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, Rafsanjani mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, kritik tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun harus disampaikan dengan dasar yang kuat, logis, serta tidak mengandung unsur fitnah.
“Silakan mengkritik, itu hal yang baik dalam demokrasi. Tapi kritik harus disertai data dan logika yang jelas, bukan sekadar asumsi yang bisa merugikan banyak pihak,” tambahnya.
Rafsanjani juga menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Utara yang dinilainya aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Salah satu bentuk kedekatan tersebut terlihat dari kebiasaan bupati yang kerap melakukan siaran langsung (live) di TikTok untuk menyerap aspirasi warga secara langsung.
“Ini langkah positif yang patut diapresiasi. Melalui live TikTok, masyarakat bisa langsung menyampaikan kebutuhan, masukan, bahkan kritik secara terbuka. Ini menunjukkan pemimpin yang hadir dan dekat dengan rakyatnya,” ungkap Rafsanjani.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, serta terus mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Aceh Utara melalui cara-cara yang bersifat membangun dan memberikan solusi positif.
“Dunia pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga dengan memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya.
Rafsanjani mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara agar tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menegaskan bahwa setiap indikasi kesalahan penggunaan anggaran harus disampaikan melalui jalur resmi kepada lembaga negara yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh maupun Inspektorat Aceh Utara.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga transparansi dalam dunia pendidikan, sekaligus memastikan bahwa dana yang diperuntukkan bagi kemajuan sekolah benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Penulis : Azwar Kadiron
