Lhokseumawe - publikpase.com I Demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Namun di era digital saat ini pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah rakyat memiliki hak untuk memilih melainkan apakah rakyat benar-benar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan secara sadar, rasional, dan merdeka dari manipulasi informasi, Jum at, 12 Juni 2026.
Kita sedang hidup dalam era post-truth, sebuah kondisi ketika fakta tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini publik. Emosi, sentimen kelompok, identitas politik, dan propaganda jauh lebih efektif memengaruhi cara masyarakat berpikir dibandingkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti ini demokrasi menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada otoritarianisme yang tampak secara kasat mata, yaitu manipulasi kesadaran rakyat yang berlangsung secara halus dan sistematis.
Perkembangan teknologi informasi yang seharusnya memperluas ruang demokrasi justru melahirkan paradoks baru. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang tidak terbatas tetapi pada saat yang sama semakin sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana propaganda yang sengaja diproduksi untuk kepentingan politik tertentu. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi melainkan telah berubah menjadi arena perebutan pengaruh, tempat berbagai aktor politik berlomba membentuk persepsi publik.
Dalam kondisi tersebut demokrasi berisiko berubah menjadi sekadar prosedur elektoral. Pemilu tetap dilaksanakan, suara tetap dihitung, dan pemenang tetap ditetapkan. Namun substansi demokrasi perlahan menghilang ketika pilihan politik masyarakat dibentuk oleh informasi yang menyesatkan. Rakyat memang datang ke tempat pemungutan suara tetapi pilihan yang mereka ambil sering kali merupakan hasil dari konstruksi narasi yang sengaja dirancang untuk menggiring emosi bukan hasil dari pertimbangan yang kritis dan rasional.
Bagi Indonesia, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena Demokrasi Pancasila pada dasarnya dibangun di atas prinsip musyawarah, persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut menuntut adanya warga negara yang mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab. Namun realitas menunjukkan bahwa ruang publik Indonesia masih dipenuhi oleh polarisasi politik, fanatisme kelompok, politik identitas, serta budaya menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
Fenomena ini terlihat jelas dalam setiap momentum politik. Isu-isu yang bersifat emosional sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan data dan kajian ilmiah. Narasi yang memecah belah masyarakat lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan gagasan yang menawarkan solusi. Akibatnya, kualitas diskursus publik terus mengalami degradasi. Politik tidak lagi menjadi arena pertukaran ide dan gagasan melainkan berubah menjadi kompetisi propaganda yang mempertaruhkan emosi massa.
Lebih mengkhawatirkan lagi, era post-truth telah melahirkan apa yang disebut sebagai echo chamber, yaitu ruang informasi yang membuat seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Dalam situasi ini, masyarakat tidak lagi mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Fakta yang bertentangan dengan pandangan kelompoknya dianggap sebagai ancaman sementara informasi yang mendukung keyakinannya diterima begitu saja tanpa proses verifikasi. Akibatnya demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya, yaitu kemampuan untuk berdialog secara rasional.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip utama demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong. Sebab rakyat yang tidak memiliki kemampuan memilah informasi pada dasarnya sangat mudah diarahkan oleh kekuatan ekonomi, politik, maupun algoritma digital. Mereka merasa sedang mengambil keputusan secara bebas, padahal pilihan yang diambil telah dibentuk oleh rekayasa opini yang berlangsung setiap hari melalui layar telepon genggam mereka.
Oleh karena itu, literasi politik tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap demokrasi melainkan sebagai syarat utama keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Literasi politik bukan sekadar memahami mekanisme pemilu atau mengetahui nama lembaga negara. Literasi politik adalah kemampuan untuk mempertanyakan informasi, menguji argumen, memeriksa sumber berita, memahami kepentingan di balik suatu narasi, dan berani mengoreksi pandangan sendiri ketika berhadapan dengan fakta.
Namun, tanggung jawab membangun literasi politik tidak boleh dibebankan hanya kepada individu. Negara, lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga platform digital memiliki tanggung jawab yang sama besar. Selama pendidikan masih menekankan hafalan daripada nalar kritis, selama media lebih mengutamakan sensasi daripada verifikasi, dan selama platform digital lebih mengejar keuntungan daripada kualitas informasi, maka demokrasi akan terus rentan terhadap manipulasi.
Di titik ini, ancaman terbesar terhadap Demokrasi Pancasila bukanlah kurangnya partisipasi politik masyarakat melainkan rendahnya kualitas partisipasi tersebut. Demokrasi tidak akan menjadi sehat hanya karena tingginya angka pemilih. Demokrasi menjadi sehat ketika warga negara mampu menggunakan hak politiknya berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan pertimbangan yang rasional.
Karena itu, perjuangan mempertahankan demokrasi hari ini bukan hanya tentang menjaga kebebasan memilih tetapi juga menjaga kebebasan berpikir. Sebab ketika kemampuan berpikir kritis masyarakat berhasil dikendalikan oleh hoaks, propaganda, dan manipulasi informasi, maka yang runtuh bukan sekadar kualitas demokrasi melainkan kedaulatan rakyat itu sendiri.
Pada akhirnya, demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang paling ramai dipenuhi suara, melainkan demokrasi yang menghasilkan keputusan publik berdasarkan kebenaran, pengetahuan, dan akal sehat. Di tengah gelombang post-truth yang semakin masif, literasi politik bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah demokrasi berubah menjadi sekadar alat legitimasi bagi mereka yang paling berhasil mengendalikan opini publik. Tanpa literasi politik yang kuat, rakyat akan tetap menjadi pemilik kedaulatan secara formal, tetapi kehilangan kedaulatannya secara substansial.
Penulis : Amilia Afriana
Prodi Pend. Pancasila dan kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala
