Aceh Utara – publikpase.com I Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, muncul sorotan tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai lebih memprioritaskan anggaran perjalanan dinas dibandingkan kebutuhan mendesak masyarakat. Temuan terbaru menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) Aceh Utara memiliki sebanyak 22 paket kegiatan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, di berbagai gampong, sejumlah persoalan penting masih belum mendapatkan perhatian serius. Salah satunya terjadi di Gampong Lhok Pu’uk, Kecamatan Seunuddon, di mana abrasi dan keganasan ombak laut terus merusak badan jalan yang menjadi akses utama masyarakat setempat. Warga mengeluhkan bahwa kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum ada realisasi penanganan dari pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah memberi perhatian pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Jalan kami setiap hari makin parah akibat hantaman air laut,” keluh seorang warga Lhok Pu’uk, Minggu, 16 November 2025.
Di sisi lain, anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas yang mencapai 22 paket tersebut dinilai terlalu berlebihan, terlebih dalam situasi keuangan daerah yang dikabarkan tidak stabil. Masyarakat pun mempertanyakan prioritas Pemkab Aceh Utara dalam menetapkan kebijakan penggunaan APBK.
Upaya konfirmasi dilakukan kepada Kepala Dinas Perindakop Aceh Utara melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon pada Sabtu, 15 November 2025. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban maupun tanggapan dari pihak dinas terkait.
Situasi ini menambah panjang daftar keluhan warga Aceh Utara yang berharap pemerintah lebih fokus pada persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimbang mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas dalam jumlah besar. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan klarifikasi serta meninjau ulang kebijakan anggaran yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan publik.
Penulis : Azwar Kadiron
